Kontroversi atas Peta “Israel Raya”
Claws News,Pada 6 Januari 2025, Israel memicu kemarahan dunia Arab setelah akun resmi Kementerian Luar Negeri Israel di Instagram dan X memposting peta yang menggambarkan wilayah yang lebih luas, yang mencakup Yordania, Suriah, Lebanon, Mesir, dan Palestina, dalam kerangka “Israel Raya.” Peta ini diklaim sebagai representasi kerajaan Yahudi kuno yang dipimpin oleh Raja Saul, Raja Daud, dan Raja Sulaiman. Kementerian Luar Negeri Israel menyertakan caption yang mengatakan, “Tahukah Anda bahwa Kerajaan Israel didirikan 3000 tahun yang lalu?”
Peta tersebut tidak hanya mencakup wilayah yang saat ini merupakan negara Israel dan Palestina, tetapi juga wilayah yang dikuasai oleh negara-negara tetangga seperti Yordania, Suriah, Lebanon, dan Mesir. Unggahan ini memicu reaksi keras dari negara-negara Arab dan kelompok-kelompok Palestina.
Reaksi Negara-negara Arab
Yordania dengan tegas mengecam peta tersebut. Kementerian Luar Negeri Yordania menyebutnya sebagai “ilusi” yang dipromosikan oleh kelompok ekstremis sayap kanan di Israel, yang dapat menggagalkan pembentukan negara Palestina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania, Sufian Qudah, menanggapi bahwa peta ini berhubungan dengan pernyataan Israel yang lebih lanjut mengenai rencana aneksasi Tepi Barat dan pemukiman di Gaza, yang dapat memperburuk siklus kekerasan di kawasan tersebut.
Qatar juga menyuarakan penolakan keras terhadap peta tersebut, menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap norma-norma internasional. Kementerian Luar Negeri Qatar memperingatkan bahwa aspirasi ekspansionis Israel bisa semakin menghalangi upaya perdamaian di Timur Tengah.
Hamas, kelompok perlawanan Palestina, mengecam keras langkah ini, menyebutnya sebagai konfirmasi dari sifat agresif pendudukan Israel. “Peta ini mempertegas ambisi ekspansionis Israel,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan.
Otoritas Palestina melalui juru bicara Presiden Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh, juga menanggapi dengan kecaman, menyebut peta tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.
Liga Arab Terlibat
Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit, turut menyuarakan keprihatinannya dan memperingatkan bahwa publikasi peta tersebut berpotensi memicu ekstremisme lebih lanjut. Liga Arab menilai tindakan ini sebagai langkah yang bisa mengarah pada eskalasi konflik di kawasan yang sudah penuh ketegangan.
Latar Belakang Politik
Publikasi peta ini datang di tengah perkembangan politik di Israel, di mana beberapa menteri sayap kanan dalam pemerintahan Israel, seperti Bezalel Smotrich, telah menyuarakan rencana aneksasi penuh terhadap Tepi Barat yang diduduki Israel sejak 1967. Smotrich bahkan mengungkapkan bahwa 2025 akan menjadi tahun penting bagi “kedaulatan” di wilayah yang disebutnya Yudea dan Samaria, yaitu Tepi Barat. Smotrich, yang juga menjabat sebagai kepala badan yang mengelola pemukiman ilegal Israel, sudah memerintahkan persiapan untuk penyitaan wilayah Palestina lebih lanjut.
Keterlibatan Amerika Serikat
Kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih pada 2025 memicu kekhawatiran bahwa pemerintahan AS yang akan datang lebih permisif terhadap ekspansionisme Israel. Beberapa tokoh senior di pemerintahan Trump sebelumnya, seperti mantan Duta Besar Mike Huckabee, telah menyuarakan dukungan terhadap aneksasi wilayah Palestina oleh Israel.
Reaksi ini menambah ketegangan di kawasan yang telah lama terbelah, dengan banyak negara Arab dan kelompok internasional menyerukan tindakan untuk menghentikan ambisi ekspansionis Israel dan melindungi hak-hak rakyat Palestina.