ClawsNews,SEOUL – Tim penyidik Korea Selatan menghadapi batas waktu yang sangat singkat untuk menangkap Presiden Yoon Suk-yeol yang telah diskors, karena masa berlaku surat perintah mereka akan berakhir hari ini, 6 Januari 2025. Saat ini, Presiden Yoon masih bersembunyi di kediamannya yang dikelilingi oleh pasukan keamanan presiden (Paspampres), yang secara resmi dikenal sebagai Dinas Keamanan Presiden (PSS). Yoon, yang sebelumnya menjabat sebagai jaksa penuntut, menolak dengan tegas untuk diinterogasi dalam tiga kesempatan berbeda. Penolakan ini memaksa tim penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) untuk mengajukan surat perintah penangkapan kepada Pengadilan Seoul, yang akhirnya dikabulkan pada Selasa pekan lalu.
Tindak Lanjut Surat Perintah Penangkapan Yoon
Yoon seharusnya diinterogasi terkait keputusan darurat militer yang kontroversial yang dikeluarkannya bulan lalu, yang memicu gejolak di kalangan publik. Upaya tim penyidik CIO untuk menangkap Yoon selama beberapa hari terakhir telah gagal, sebagian besar karena dihalangi oleh pasukan Paspampres. Menurut laporan Kantor Berita Yonhap, tim penyidik CIO berencana untuk mencoba lagi mengeksekusi surat perintah penangkapan tersebut sebelum masa berlakunya habis hari ini. Jika usaha ini gagal, mereka berencana untuk mencari alternatif lain.
Ancaman Hukum bagi Presiden Yoon
Jika berhasil ditangkap, Yoon dapat menghadapi hukuman penjara, atau dalam skenario terburuk, hukuman mati, akibat tindakannya yang menangguhkan pemerintahan sipil sementara waktu, yang telah menyebabkan Korea Selatan terjerumus dalam krisis politik terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun demikian, Yoon dan pendukungnya tetap menentang langkah hukum ini. “Dinas Keamanan Presiden akan melindungi Presiden, dan kami akan melindungi Dinas Keamanan Presiden hingga tengah malam,” ujar Kim Soo-yong (62), salah satu penyelenggara protes yang mendukung Yoon.
Protes Pendukung dan Penentang Yoon
Ratusan anggota Parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat yang pro-Yoon juga terlihat hadir di depan kediaman presiden. Polisi telah memblokir jalan-jalan sekitar untuk mengantisipasi potensi protes yang berlangsung pada hari berikutnya, mengingat puluhan orang yang mendukung dan menentang Yoon bertahan di luar kediamannya dalam suhu di bawah nol derajat setelah berkemah semalaman. “Saya sudah lebih lama di sini daripada CIO sekarang. Tidak masuk akal mengapa mereka tidak bisa melakukannya. Mereka harus segera menangkapnya,” kata Kim Ah-young, seorang penyelenggara protes anti-Yoon berusia 30-an tahun.
Langkah Hukum yang Ditempuh Pengacara Yoon
Jika surat perintah penangkapan yang berlaku selama tujuh hari berakhir tanpa eksekusi, tim penyidik harus mengajukan surat perintah baru. Kemungkinan pengadilan akan memberikan surat perintah baru dengan alasan yang sama, yaitu Yoon menolak untuk diinterogasi mengenai keputusan darurat militernya. Pengacara Yoon telah berkali-kali menyatakan bahwa surat perintah penangkapan tersebut “melanggar hukum” dan “ilegal”, serta berjanji untuk mengambil tindakan hukum lebih lanjut terhadap pihak yang terlibat. Dinas Keamanan Presiden Yoon juga mengonfirmasi bahwa mereka tidak akan mengizinkan penyidik untuk menangkap presiden yang diskors tersebut.
Pertemuan Diplomatik AS di Seoul
Dalam perkembangan terpisah, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, tiba di Seoul pagi ini untuk melakukan pembicaraan dengan pejabat-pejabat Korea Selatan, termasuk penjabat presiden Choi Sang-mok, yang juga menjabat sebagai menteri keuangan. Blinken tidak dijadwalkan untuk bertemu dengan Yoon, namun dia akan mengadakan konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Cho Tae-yul, yang tidak terancam pemakzulan.
Sidang Pemakzulan di Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Korea Selatan telah menjadwalkan 14 Januari sebagai tanggal dimulainya persidangan pemakzulan terhadap Yoon, yang akan tetap dilanjutkan meskipun Yoon tidak hadir. Laporan dari jaksa penuntut untuk mantan menteri pertahanan menunjukkan bahwa Yoon mengabaikan keberatan dari menteri-menteri kabinet utama sebelum memutuskan untuk mengeluarkan keputusan darurat militer tersebut. Beberapa menteri, termasuk perdana menteri, menteri luar negeri, dan menteri keuangan, sebelumnya menyatakan keberatan mengenai dampak ekonomi dan diplomatik dari keputusan tersebut dalam rapat kabinet.
Partai Demokrat yang beroposisi juga menyerukan pembubaran Dinas Keamanan Presiden yang melindungi Yoon. Namun, pengacara Yoon telah berjanji untuk melawan langkah-langkah hukum ini, dan berencana untuk mengajukan pengaduan terhadap kepala CIO yang mencoba menangkap Yoon. “Tim hukum presiden bermaksud untuk meminta pertanggungjawaban yang ketat dari mereka yang melakukan tindakan ilegal di bawah hukum,” kata pengacara Yoon, Yoon Kab-keun.
Masa Depan Kepemimpinan Yoon
Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memiliki waktu hingga 180 hari untuk memutuskan apakah Yoon akan diberhentikan dari jabatannya atau apakah kekuasaannya akan dipulihkan. Sebagai informasi, mantan presiden Roh Moo-hyun dan Park Geun-hye juga tidak hadir dalam persidangan pemakzulan mereka sebelumnya